HASSAN BASRY: Pahlawan Nasional dari Kalsel

Hassan Basry dikenal sebagai Bapak Gerilya Kalimantan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/TK Tahun 2001, tanggal 3 November 2001. Hassan Basry dilahirkan di Padang Batung, Kandangan 17 Juni 1923. Pendidikannya Volkschool Padang Batung 1929-1932, HIS Kandangan 1940-1942, Tsanawiyah Al Wathaniyah Kandangan 1940-1942, Kweekschool Islam Pondok Modern Gontor Ponorogo 1942-1945, Al Azhar University 1951-1953, American University 1953-1955 dan SSKAD Bandung1956. Pada masa perjuangan ia merupakan aktivis PRI di Surabaya 1945, kemudian menyeberang ke Kalsel sebagai pemimpin Lasykar Syaifullah di Haruyan 1946, pemimpin Banteng Indonesia 1946, Komandan Batalyon ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan 1946, dan Pimpinan Umum/Komandan/Panglima/ Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Ia mengembara sebagai ekstremis buronan di hutan-hutan Kalimantan. Namanya paling dibenci, tapi juga ditakuti Belanda, dan disegani pengikut-pengikutnya.

Hassan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Republik, Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan 2 September 1949

Hassan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Republik, Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan 2 September 1949

Ia dipandang sebagai biangkeladi ekstremis paling berbahaya di kawasan ini. Namun oleh rakyat ia adalah “Bapak Gerilya” yang paling dicintai dan berkharisma pada zamannya.
Di tahun 1948-1949, ia berhasil memimpin perlawanan bersenjata sehingga pasukannya dapat menguasai sebagian besar wilayah territorial di Kalimantan Selatan minus kota-kota yang masih diduduki NICA.
Pada tanggal 17 Mei 1949 Hassan Basry atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memproklamasikan Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“ PROKLAMASI “
Merdeka :
Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari “ALRI” melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.
Tetap Merdeka !
Kandangan,17 Mei IV REP.
Atas nama rakyat Indonesia
di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara
HASSAN BASRY

Penguasaan para gerilyawan itu akhirnya memaksa Belanda meminta bantuan pihak militer Republik dan UNCI sebagai penengah dalam perundingan dengan pihak ALRI Divisi IV. Perundingan pertama kali antara ALRI Divisi IV yang diwakili Letkol Hassan Basry dengan pihak Belanda yang ditengahi Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo dari misi militer Republik dan UNCI berlangsung pada tanggal 2 September 1949 di Munggu Raya Kandangan. Selanjutnya setelah melalui beberapa pertemuan, perundingan resmi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh misi militer Republik dan UNCI tanggal 16/17 Oktober 1949 menghasilkan kesepakatan perhentian permusuhan secara resmi di Kalimantan Selatan.
Pada masa Orde Lama, Hassan Basry merupakan tokoh yang teguh pendiriannya dalam menentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Bersama Letnan Kolonel M. Yusi dan Gubernur H. Maksid dan didukung oleh masyarakat Kalsel yang agamis, ia dikenal sebagai tiga serangkai yang solid menentang Komunisme. Selaku Penguasa Perang Daerah (Peperda) Kalimantan Selatan, Hassan Basry mengeluarkan keputusan untuk sementara melarang kegiatan Partai Komunis Indonesia dalam Daerah Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan No. 140/S/K.P/tahun 1960 yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1960.
Sikap Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan ini diikuti oleh Daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, walaupun dua daerah ini tidak secara konkrit menuangkannya dalam Surat Keputusan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan PERISTIWA TIGA SELATAN.
Presiden Soekarno, selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia menyatakan kemarahannya terhadap adanya keputusan Peperda Kalimantan Selatan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul “Tahun Kemenangan”, antara lain :
Malahan masih ada satu daerah, yang disitu itu belum dapat dibentuk Front Nasional Daerah, karena adanya orang-orang yang Komunisto Phobi. Kepada mereka itu saya berkata : Suatu hari akan datang yang saya melihat segala usahamu gagal. Dan mungkin satu hari akan datang, yang engkau harus menebus kejahatanmu itu di dalam penjara, atau tiang penggantungan.
Oleh Presiden Soekarno, Kolonel Hassan Basry diminta penjelasannya dalam rapat para Ketua Peperda se Indonesia, namun Hassan Basry tetap kukuh meski kemudian bahwa tindakan yang diambil oleh PEPERDA TIGA SELATAN akan diambil alih oleh PEPERTI untuk penyelesaiannya.
Satu minggu kemudian keluar pengumuman Peperti bahwa PKI dapat melakukan kegiatannya kembali di tiga daerah tersebut. Walaupun telah ada pengumuman Peperti, Kolonel Hassan Basry selaku Peperda Kalimantan Selatan tetap bertekat menghentikan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di Kalimantan Selatan. Pada awal September 1960, Kolonel Hassan Basry dipanggil menghadap Presiden dan meminta agar PKI diperbolehkan bergerak kembali, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya menolak kegiatan PKI. Presiden Soekarno sampai dua kali mengajukan permintaan ini, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya sehingga Presiden Soekarno sangat marah. Dan setahun kemudian barulah PKI dapat aktif kembali.
Hassan Basry meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 15 Juli 1984, dan keesokan harinya dimakamkan di Simpang Tiga desa Liang Anggang Km. 25 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Sumber: http://bubuhanbanjar.wordpress.com/2009/09/24/hassan-basry-pahlawan-nasional-dari-kalsel/

Advertisements

Peringatan HUT Proklamasi 17 Mei yang ke-64

Jumat, 17 Mei 2013,  berbagai elemen Pemerintah dan masyakarat Kalimantan Selatan kembali memperingati HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang ke-64. Di lingkup Pemerintah Provinsi, upacara peringatan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Jenderal Sudirman No. 14 Banjarmasin.

Upacara peringatan dipimpin oleh inspektur upacara Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Danrem 101 Antasari, Kapolda Kalsel, Kajati Kalsel, Ketua MUI Kalsel, Lantamal VI Banjarmasin, Para Veteran dan janda pejuang kemerdekaan, unsur TNI ketiga angkatan dan POLRI, Kepala SKPD dan staf di lingkup Pemprov. Kalsel, para pengurus DHD 45, Pelajar SMA dan SMK Arung Samudera, Pramuka, Resimen Mahasiswa, Satpol PP, Pemuda Panca Marga, dan undangan lainnya.

Acara yang dimulai tepat pukul 8.00 wita diawali dengan pembacaan  Sejarah Singkat Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Kemudian dilanjutkan dengan Pengibaran bendera Sang Merah Mutih oleh Paskibraka, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, Pembacaan UUD 1945, dan pembacaan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Dalam sambutannya, inspektur upacara menyatakan bahwa maksud dilaksanakannya upacara ini adalah untuk mengambil nilai-nilai dan semangat juang para pejuang kemerdekaan yang telah mendarmabaktikan dirinya untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Beliau juga menegaskan bahwa dengan melaksanakan upacara ini maka kita perlu kembali memperkuat komitmen kesetiaan kepada NKRI. Berbagai gejolak sosial yang mungkin mengancam persatuan dan kesatuaan bangsa dan negara harus dicegah. Kerukunan, semangat toleransi, saling menghargai, dan menghormati sesama, dan solidaritas sosial harus lebih diutamakannkan. Dengan memperkuat solidaritas sosial kita dapat bersama-sama mengentaskan berbagai persoalan seperti masalah kemiskinan, keamanan, dan permasalahan lainnya.

Setelah selesai penyampaian pidato, maka upacara kemudian ditutup dengan do’a dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara para pelajar. Setelah dilaksanakan ramah tamah dengan para pejuangan dan janda pejuang kemerdekaan, maka Gubernur H. Rudy Ariffin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para peserta upacara lainnya   melakukan melakukan ziarah, penghormatan dan tabur bunga di Makam Pahlawan Bumi Kencana Landasan Ulin dan Makam Pahlawan Hassan Basry.

 Pada hari yang sama peringatan  HUT Proklamasi  Gubernur Tentara ALRI juga dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Kalimanta Selatan.  Di Kandangan, wilayah tempat Proklamasi  17 Mei dibacakan, selain upara peringatan yang dilaksanakan di Lapangan Lambung Mangkurat, juga dilaksanakan Napak Tilas perjuangan yang diikuti oleh 120 tim peserta napak tilas yang keseluruhannya lebih kurang 600  orang pemuda yang berasal dari berbagai organisasi dan sekolah, yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Napak Tilas itu mengambil jalur perjalanan tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan sewaktu masa perjuangan. Dengan melintasi jalur-jalur tersebut, maka para peserta akan merasakan langsung suka dukanya  para pejuang dalam mempertahankan Kalimantan dari cengkraman para penjajah.

Selama napak tilas berlangsung diadakan berbagai kegiatan yang sifatnya menjiwai semangat perjuangan para pendahulu sekaligus juga sebagai ajang hiburan mempererat kebersamaan sesama peserta (wjd).

17 Juni, Panglima TNI Kunjungi HSS

KANDANGAN – Keinginan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Dr H Muhammad Safi’i yang ingin menghadirikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono ke Kabupaten HSS, tampaknya mendapatkan respon positif dari pengurus Dewan Harian Nasional (DHN) 45 yang ada di Jakarta. Buktinya, pihak DHN yang didampingi oleh ketua DHD Kalimantan Selatan yang juga Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Arifin beserta sepuluh anggota Wanadri berhasil menghadap Panglima TNI pada hari Rabu (15/5) sekira pukul 09.00 di Mabes TNI Jalan Merdeka Barat Nomor 62 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan masalah-masalah perjuangan TNI Angkatan Laut (AL) yang ada di Kabupaten HSS pada masa perang kemerdekaan. Selain itu, pihak DHN dan DHD juga menginginkan agar Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bisa meluangkan waktunya agar dapat mengunjungi Kabupaten HSS yang merupakan sebagai kabupaten perjuangan. Mendapatkan keterangan dan undangan tersebut, Panglima akhirnya berncana akan mengunjungi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten HSS, pada tanggal 17 Juni 2013 mendatang, dimana kunjungan tersebut bertepatan dengan pelaksanaan serah terima jabatan bupati lama Dr H Muhammad Safi’i kepada Bupati terpilih Drs H Ahmad Fikry MAP. Selain itu, dalam kunjungannya direncanakan pula adanya pelantikan pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) 45 yang ada di Kandangan. Seiring dengan kedatangan Panglima ke Kabupaten HSS, KRI Hasan Basri dan KRI Banjarmasin juga akan merapat di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin selama satu pekan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum yang ada di Kalimantan Selatan. “ Dari hasil pembicaraan dengan Panglima kemarin, pada tanggal 17 Juni mendatang, KRI Hasan Basri akan merapat di Darmaga Banjarmasin,” ujar Sarbaini Ali kepada Radar Banjarmasin. Anggota Wanadri yang begitu getol, ingin mengangkat jejak Perjuangan Tentara Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan ke tingkat Nasional ini juga mengatakan, pada dasarnya Panglima sangat ingin hadir pada saat upacara tanggal 17 Mei 2013 yang dilaksanakan pada hari Jumat ini. Namun karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kunjungan pun akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Sedangkan KRI Hasan Basri yang diperintahkan akan merapat ke Banjarmasin, masih mengikuti latihan perang di wilayah Kalimantan Timur. Agar tidak mengganggu latihan dan jadwal yang dimiliki oleh Panglima, maka direncanakan kunjungan pun akan dilakukan pada bulan Juni 2013 mendatang. “ Mudahan kunjungan yang dilakukan Panglima tidak bergesar lagi dan kita akan dapat menyiapkannya dengan baik,” ujar Sarbaini Ali lagi kepada Radar Banjarmasin. Menurut Sarbaini, andaikata Panglima memiliki waktu yang senggang atau bisa meluangkan waktunya pada tanggal 17 Mei sekarang ini maka momen pelaksanaan 17 Mei akan lebih hidup, karena beliau adalah panglima tertinggi yang merupakan orang nomor satu di jajaran TNI. Selain itu, beliau juga berasal dari TNI Angkatan Laut yang mana kegiatan ini, adalah mengenang berdirinya kemerdekaan tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. (rif/ij/ran)

(Sumber: http://www.radarbanjarmasin.co.id/berita/detail/48264/17-juni-panglima-tni-kunjungi-hss.html)

Proklamasi 17 Mei dan Persetujuan Linggarjati

Jenderal Besar AH Nasution dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4 Periode Linggarjati, menyatakan: Persetujuan Linggarjati (Linggajati) merupakan satu tamparan terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan.

Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari RI dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. Dengan itu pula Belanda memulai ofensif militer dan politiknya yang lebih hebat untuk menekan dan menghancurkan gerilyawan. Persetujuan Linggarjati yang diratifikasi kedua negara 25 Maret 1947 menimbulkan reaksi pro dan kontra, bukan hanya di Indonesia juga di negeri Belanda. Dalam Persetujuan Linggarjati, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera.

Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 di Niih, Kandangan. Di sinilah untuk pertamakalinya naskah proklamasi ditandatangani oleh Hassan Basry, dan kemudian dibacakan di Mandapai

Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 di Niih, Kandangan. Di sinilah untuk pertamakalinya naskah proklamasi ditandatangani oleh Hassan Basry, dan kemudian dibacakan di Mandapai

Menurut penafsiran Pemerintah Indonesia, Persetujuan Linggarjati merupakan perjanjian internasional, sehingga pengakuan yang diberikan bukan pengakuan de facto akan tetapi de jure. Dengan demikian, Pemerintah RI sadar dan resmi melepaskan Pulau Kalimantan untuk menjadi wilayah jajahan Belanda.

Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggarjati adalah status Provinsi dan Gubernur Kalimantan yang dibentuk tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak sah. Konsekuensinya terhadap militer adalah  semua satuan tentara Republik di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan.

Selaras dengan Persetujuan Linggarjati, Ir Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)  Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban dilikuidasi dan dirubah statusnya menjadi menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun. Continue reading →

Proklamasi 17 Mei 1949

Monumen Proklamasi 17 Mei 1949

Tanggal 17 Mei 2013, pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan kembali memperingati hari Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan atau biasa disebut Proklamasi 17 Mei 1949. Peringatan itu selain dimaksudkan untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah Proklamasi 17 Mei 1949, juga untuk  menanamkan kesadaran akan semangat dan nilai-nilai kejuangan angkatan 45 sebagaimana telah ditunjukkan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang peristiwa itu, maka mari kita simak betapa  betapa heroik muatan dan peristiwa yang melatarbelakangi proklamasi itu.

PROKLAMASI “

 

Merdeka :

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari “ALRI” melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.

 

                                   Tetap Merdeka !

                            Kandangan,17 Mei IV REP.

                           Atas nama rakyat Indonesia

                               di Kalimantan Selatan

                                  Gubernur Tentara

 

                                    HASSAN BASRY.

Naskah proklamasi dihasilkan setelah melalui serangkaian rapat atau musyawarah diantaranya di Durian Rabung Padang Batung, Ambutun dan terakhir di Telaga Langsat yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan Ambarawa  tanggal 15-16 Mei 1949 dihadiri  oleh H. Aberanie Sulaiman, Gusti Aman, Budhigawis, P.Arya Maxim Le Miaty (P. Arya-Munir), Hasnan Basuki dan Romansi, dan dijaga ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hajar. Gusti Aman mengusulkan perlunya pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV melalui sebuah Proklamasi yang kemudian disetujui bersama. Continue reading →